desypranita

All About My Work and Stuff

KPK Mulai Periksa Saksi Kasus Pemerasan Pajak

Leave a comment

Image

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memeriksa kasus tindak pidana korupsi dalam pemaksaan seseorang untuk memberikan sesuatu terkait pemeriksaan pajak dengan tersangka penyidik pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak Pargono Riyadi.

Saksi-saksi yang diperiksa adalah Asep Yusuf Hendra Permana atau yang biasa dipanggil Asep Hendro, Rukimin Tjahjanto alias Andreas dan Sudiarto Budiyuwono.

Ketiga nama tersebut sebelumnya pernah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (10/4) malam.

Pengacara Asep, Fajar Marpaung yang mengantarkan Asep ke gedung KPK mengungkapkan bahwa kliennya tidak mengetahui perihal OTT tersebut.

“Awalnya segala sesuatu terkait pajak beliau sudah beres karena selama ini diwakili Andreas, tapi kenapa kemudian ada orang pajak yang persoalkan, mereka jadi bertanya-tanya kenapa ada urusan pajak,” ungkap Fajar.

Ia menuturkan bahwa Asep pun diminta untuk menyediakan sejumlah uang.

“Harus menyediakan uang sekian, bila tidak akan diproses kasus, mereka dipaksa menyerahkan uang,” katanya.

Asep diminta untuk menyerahkan uang terkait pajak pribadi pada 2006 senilai Rp600 juta.

“Sugiarto sudah memberikan uang Rp350 juta, jadi sudah `clear` tapi Pargono tidak terima, dan disepakati memberi uang Rp25 juta karena diancam bila tidak akan dipermasalahkan,” tambah Fajar.

Pargono menurut Fajar mulai mempermasalahkan pembayaran pajak tersebut 2-3 bulan lalu.

Pargono ditahan di rumah tahanan Jakarta Timur Cabang KPK dengan sangkaan pasal-pasal pemerasan yaitu pasal 12 huruf e atau pasal 23 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 421 KUHP.

Pasal 12 huruf e adalah mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu dengan ancaman pidana penjara empat hingga maksimal 20 tahun dan pidana denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

Sedangkan pasal 421 KUHP mengatur tentang seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman hukuman pidana penjara dari 1 hingga 6enam tahun dengan denda Rp50 juta-Rp300 juta.

Ada empat orang yang ditangkap pada 9-10 April yaitu Asep Hendro, Rukimin Tjahyanto selaku perantara, Sudiarto sebagai konsultan pajak dan Wawan sebagai manager AHRS.

Asep Hendro yang merupakan mantan pebalap nasional era 1990-an.

“AH sudah mengaku melakukan pembayaran pajak sesuai dengan yang ditentukan tapi diduga PR memeras seolah-olah pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan milik AH sehingga harus membayar sesuatu kepada PR,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi.

Dari informasi yang dikumpulkan, Asep terus ditelepon oleh Pargono yang meminta uang, tawaran bayaran pertama adalah Rp600 juta namun turun menjadi Rp125 juta.

Saat pemberian uang Rp25 juta sebagai bagian Rp125 juta tersebut, KPK menangkap Rukimin selaku perantara pemberian uang kepada Pargono pada Rabu (10/4) di stasiun Gambir.(rr)

Cr: yahoo (http://id.berita.yahoo.com/kpk-mulai-periksa-saksi-kasus-pemerasan-pajak-060142365.html)

Author: desypranita

Orang Indonesia biasa yang bermimpi menjadi orang sukses dan ingin menjamah negeri ginseng ^_^ sehingga nantinya saya akan menjadi orang luar biasa ^_^;;;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s